Democracy has been understood differently. Law no. 1/PNPS/1965 which is previously recognized as protection of religious followers is recognized as limitation that denied principle of democracy recently. The polemic of religious freedom ended with proposal of judicial review on law no.1/PNPS/1965 proposed by some group of societes. This proposal, finally, is rejected by prime court. This reject…
Some years ago, the then minister of religious affairs arrested for the case of hajj fund corruption. He is not a man who does not know religious norm at all but is a religious figure who has a wide religious views. Recently, one of official bureaucrats of East Java was arrested because of the case of societal empowerment aids. He is also not a common people who is taqlid, but he knows and unde…
Artikel ini menegaskan bahwa Islam Indonesia mempunyai peluang besar dalam konteks demokrasi pasca reformasi. Hal ini didukung oleh dua hal; secara normatif, islam meletakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti shura, ijma aatau konsensus, ijtihad (kemerdekaan berpikir), tasamuh (toleransi) dan tanawwu' (pluralitas); dan secara praktis-historis Islam membuktikan nilai-nilai itu. Berdasarkan penel…
Proses demokrasi pendidikan lazimnya akan berlangsung antara pendidik dengan anak didik dalam pergaulan, baik secara perorangan maupun secara kolektif. Tapi tidak semua bentuk pergaulan baik yang berupa tatap muka maupun yang terjadi dengan menggunakan media elektronik berintikan demokrasi pendidikan, karena demokrasi pendidikan mempunyai maksud agar anak didik terpengaruh, sehingga anak didik …
Demokrasi sebagai ungkapan lain dari penghormatan hak-hak asasi manusia, telah diterjemahkan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menciptakan kebebasan intelektual antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Filsafat progessivisme yang diklaim sebagai the liberal road of the culturepun mengajarkan agar akal dan kecerdasan peserta didik harus dikembangkan dengan baik, den…
Wacana hubungan Islam dan demokrasi belum pernah diletakkan dalam perdebatan intelektual di tanah air. Perbincangan seputar isu tersebut muncul sporadis dan tidak utuh, sehingga cenderung membingungkan dan bahkan mendorong munculnya penyikapan simplifikatif dikalangan kaum muslim, antara kompatible dan uncopatible. Sehingga banyak muncul pandangan apriori terhadap kedudukan demokrasi baik dari …
Partisipasi politik kelas menengah ialah keikutsertaan warga negara yang mempunyai kesadaran politik dan akses politik dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Dalam sejarah demokrasi Indonesia partisipasi kelas menenah mengalami sumbatan dan ketidakberartian dikarenakan kesalahan strategi memainkan peran. Di era reformasi partisipasi politik kelas menengah memiliki…