Analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan meng…

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan…

Desa sebagai panggung teater : Studi kasus kepemimpinan Kepala Desa Putat Lor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 139 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KU-2014 005 PI

Implementasi pemilihan kepala Desa di Kampung Idiot Desa Sidoharjo Kecamatan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xv, 83 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KS-2014 062 SJ

Implentasi konsep personal pejabat dalam perspektif Good Governance di Kabupa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 176 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KU-2014 015 PI

Implementasi kebijakan program penurunan angka pengangguran dalam upaya mewuj…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 223 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KU-2014 010 PI

Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan KPU dalam menetapkan pasangan calon…

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008 dan pandangan fikih siyasah terhadap wewenang KPU dalam menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Undang-Undang pemilu No.42 tahun 2008.rnData penelitian dihimpun melalui pe…

Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan kasus korupsi menur…

Skripsi ini adalah hasil penelitian studi pustaka dengan judul: “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penyidikan Kasus Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2012 dalam Tinjauan Fiqih Murafa’at”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimanakah kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan kasus korupsi menurut Peraturan Pemerintah No. 43 …

Tinjauan fiqh siyasah dan sistem demokrasi atas penetapan Gubernur dan wakil …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 72 hlm. 28 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

KS-2014 017 SJ

Peran Pemerintah Daerah Dalam mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-…

Pemerintah daerah Kebupaten Kuningan telah mendeklarasikan sebagai kabupaten konservasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: Pertama, pembuat kebijakan mereka perlu memahami bagaimana kepedulian konservasi air dapat membantu memecahkan masalah kekurangan air sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan, agar dapat membuat peraturan yang mendukung konservasi; kedua, pengelo…

Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah : Pokok-pok…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8109-88-0

Deskripsi Fisik

vi, 119 hlm. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

T 352 Han o