Artikel

Konsep kewenangan sebagai landasan formulasi hukuman tindak pidana korupsi

---

Penilaian

---

Meski UU Tindak Pidana Korupsi telah berdiri sendiri, tetapi sistem hukumannya tidak dikonstruk dari konsep dasarnya yaitu konsep kewenangan. Akibatnya banyak hal yang paradoks dan kontradiktif dalam substansinya; khususnya dalam konstruksi unsur-unsur pidananya. Kajian ini berangkat dari keyakinan bahwa masalah ini akan teratasi jika sistem hukuman direkonstruksi dengan mengacu konsep kewenangan sebagai “bahan baku”-nya. Dengan membedah konsep kewenangan dengan pendekatan fiqh progresif yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial, dan dengan menggunakan teknik analisis normatif-filosofis yang bersifat preskriptif, sampai pada kesimpulan bahwa sistem hukuman tipikor harus mengacu pada status subyek hukum yang memegang kewenangan, bukan pada aspek kerugian negara sebagaimana UU Tipikor saat ini.

---

Ketersediaan

Isl 20160461

J 297.05 Isl

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J 297.05 Isl

Penerbit

Banda Aceh : Pascasarjana IAIN Ar Raniry., 2014

Deskripsi Fisik

ii ,10 hlm, 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

14121190

Klasifikasi

297.05

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Islam Futura , Vol 14, No 1, Agustus 2014

Subjek

Kewenangan - Korupsi Hukuman

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

M Nasir Budiman

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar