Artikel

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menurut pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo

---

Penilaian

---

Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan shari’ah di Indonesia, problem-problem perbankan shari’ah juga semakin banyak terjadi di Indonesia. Masalah selanjutnya yang muncul adalah siapa yang memiliki kewenangan (kompetensi) penyelesaiannya? Apakah Pengadilan Negeri (PN) ataukah Pengadilan Agama (PA)? Berpijak dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji; bagaimana pemahaman pengelola BMT IKPM Gontor Ponorogo terhadap konsep penyelesaian sengketa ekonomi shari’ah? Dan Bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ekonomi shari’ah di BMT IKPM Gontor Ponorogo?. Penelitian ini mengambil tempat di BMT IKPM Ponorogo dikarenakan BMT ini termasuk yang berusaha menerapkan pembiayaan syari’ah murni dengan disertai berbagai macam problematika yang diperlukan penanganan lebih lanjut.

---

Ketersediaan

Jus 20160414

J 2X4/7 Jus

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J 2X4/7 Jus

Penerbit

Ponorogo : Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo., 2015

Deskripsi Fisik

ii ,10 hlm, 24 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

16935926

Klasifikasi

2X4/7

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Justitia , Vol 12, No 2, Jul - Des 2015

Subjek

Sengketa Perbankan Shari’ah - Penyelesaian Sengket

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Abdul Mun'im, Sugiharto, Rusli

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar