Skripsi

Analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya

---

Penilaian

---

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di kota Surabaya dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Perda nomor 7 tahun 1999 tentanglarangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya.rnUntuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian lapangan. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan Pemerintah Kota Surabaya dan Lurah Putat Jaya Sawahan. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pola berpikir deduktif.rnHasil penelitian menyimpulkan bahwa Perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya yang dibuat oleh Ahl al-Hall wa al-’Aqd atau DPRD untuk bahasa sekarang. Dimana wewenang Ahl al-Hall wa al-’Aqd, diantaranya: Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas oleh al-Qur’an dan al-Hadits, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial (sipil), membatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi Khali@fah sehingga kandidat diluar persetujuan Ahl al-Hall wa al-‘Aqd tidak dapat diterima, dan mengarahkan kehidupan manusia kepada maslahatan.Kemudian pada tahun 1999, Pemerintah Kota Surabaya memprogramkan Surabaya sebagai Kota sehat dan Kota beriman, yang salah satu implementasi program tersebut adalah Perda tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila di Kota Surabaya dengan melakukan penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 18 Juli 2014. Pemerintah Kota Surabayaharus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang benar-benar menjalankan Syari’at, diantaranya mencegah terjadinya fitnah dan kriminalitas, menegakkan amar ma’ru@f nahi@ munkar, dan menegakkan hukum syara’ Allah dan adat istiadat.rnSejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkanPemerintah Kota Surabaya harus terus memantau aktivitas di Gang Dolly karena meskipun sudah dideklarasikan terkait penutupan pada tanggal 18 Juni 2014, kenyataan dilapangan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang diharapakan dari penutupan lokalisasi itu,kemudian proses pendampingan para PSK harus maksimal, sehingga tidak ada para PSK yang kembali melacurkan dirinya dan dari beberapa tinjauan aspek sosial ekonomi harus lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.rn

---

Ketersediaan

S-2014/SJ/034

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

KS-2014 034 SJ

Penerbit

Surabaya : Prodi Siyasah Jinayah Fakultas siyasarh dan Hukum UIN Sunan Ampel., 2014

Deskripsi Fisik

xiv, 67 hlm. 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pemerintahan Islam
Lokalisasi Dolly

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar