Artikel

Implementasi Hak Uji Materil Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Mahkamah Agung Dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Daerah.

---

Penilaian

---

Peraturan perundang-undangan mengatur dua mekanisme revew atau pengawasan terhadap peraturan daerah, yaitu executive revew dan judicial revew. Executive revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh pemerintah (executive power), sementara itu judicial revew merupakan kewenangan mengawasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Mahkamah Agung (Judicial power). Kedua mekanisme ini dapat berujung pada pembatalan peraturan daerah. pnelitian ini bertolak dari peraturan daerah kabupaten/ kota yang dibatalkan oleh menteri Dalam Negeri yang kemudian diajukan .....

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J.340/1 Din

Penerbit

Purwokerto Jateng : Fak. Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto Jawa Tenga., 2013

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

ISSN. 1410 - 0797

Klasifikasi

J.340/1 Din

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.3 September 2013. h. 428

Subjek

Pengawasan
hak Uji Materil Peraturan daerah
Pemberdayaan daerah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar