Artikel

Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

---

Penilaian

---

Kelahiran lembaga KPK tidak dimaksudkan untuk menangani semua perkara korupsi dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. KPK dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism dalam penanganan kasus korupsi bagi lembaga penegak hukum yang telah ada. Dalam karangka inilah maka KPK memiliki tugas dibidang koordinasi dan Supervisi. Pasal 6 huruf a. dan b. Undang-undang No.30 tahun tahun 2002 mengatur tentang fungsi koordinasi dan supervisi tersebut. kedua fungsi ini memiliki arti penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi di daerah. Hingga saat ini . . . . . .

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J. 340/1. Huk

Penerbit

Purwokerto Jateng : Fak. Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto Jawa Tenga., 2013

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

ISSN. 1410 - 0797

Klasifikasi

J. 340/1. Huk

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Dinamika Hukum, V.13, N.3 September 2013. h. 392

Subjek

Supervisi
Koordinasi
Penyidikan Tipikor

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar