Skripsi

Mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut UU NO.27 Tahun 2009 dalam perspektif fiqh siyasah

---

Penilaian

---

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: rn1.Bagaimanakah proses PAW anggota DPR/DPRD Menurut UU RI No 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD? 2.Bagaimanakah pandangan fiqh siayah terhadap mekanisme PAW anggota DPR/DPRD? rnDalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu cara untuk menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik telaah dokumentasi yakni penelitian akan mencari data rnmengenai variabel yang berupa kita atau buku-buku serta pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal kitab, buku, dan sumber data lainnya berkaitan dengan masalah PAW. rn Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menggali UU dan hukum-rnhukum fikih, Syarat pemberhentian anggota DPR/ DPRD Kabupaten/Kota karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan atau diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR/DPRD Kabupatn/Kota dengaan tenbusan kepada Presiden dan Gubernur. Penggantian Antarwaktu DPR adalah proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR dari partai politik dan pada daerah pemilihan yang sama. rnProses prosedural pengangkatan dalam UU terkesan tetap sesuai dengan prosedurnya. Namun ketika kita memakai sistem fiqh siyasah sangatlah sederhana yakni melalui musyawarah. Kemudian diajukan ke khalifah yang berhak memutuskan dalam mengambil kebijakan hasil musyawarah tersebut, dengan berlandaskan situasi dan kondisi. Adapun dasar dalam memperkuat gagasan ini tercantum pada piagam Madinah yang dilafalkan Rasullullah pada masyarakat rnMadani. Kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seseorang muslim yang menyimpang dari kebenaran, atau berusaha menyebarkan dosa besar, permusuhan, dan kerusakan dikalangan kaum muslim. rnSejalan dengan kesimpulan diatas, maka peneliti menggunakan konsepnya al-Maududi dengan analisis, kaum muslimin yang taat (bertaqwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seseorang muslim yang menyimpang dari kebenaran, atau berusaha menyebarkan dosa besar, permusuhan, dan kerusakan dikalangan kaum muslim. rnSaran, tugas kewenangan dan pertanggungjawaban DPR/DPRD harus rndilaksanakan dengan benar-benar. Karena lembaga perwakilan rakyat atau pilihan rakyat yang dipercayai mengatur pemerintahan dengan secara bijaksana dan tegas.

---

Ketersediaan

S-2013/SJ/023

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

KS-2013 023 SJ

Penerbit

Surabaya : Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel., 2013

Deskripsi Fisik

xi, 101 hlm. 28 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

badan Legislatif

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar