Artikel

Tinjauan sosiologi Hukum Perda diniyah Kabupaten Serang : sebuah rintisan awal penelitian /

---

Penilaian

---

Otonomi daerah sesuai dengan UU no. 22 tahun 1999 telah membawa perubahan besar, bukan hanya dalam pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga dalambidang pendidikan, terutama pendidikan umum yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional. Adapun menyangkut pendidikan agama yang berada di bawah Departemen Agama masih belum jelas; apakah tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan pusat atau juga didesentralisasikan, berada di bawah pengawasan, koordinasi,wewenang pemerintah daerah. Walaupun pendidikan agama sampai sekarang belum menunjukkan titik terang, apakah tetap tersentralisasikan ataukah terdesentralisasikan, satu fenomena menarik patut dicermati yakni berupa keberanian inisiatif beberapa daerah yang menetapkan Peraturan daerah [Perda] Diniyah. Kabupaten Serang misalnya, merupakan salah satu dari 5 daerah yang telah menetapkan Peraturan daerah [Perda] wajib belajar madrasah diniyah di Indonesia, setelah Indramayu, Tasikmalaya, Cianjur, dan Ciamis. Melalui Perda No. 1....yo.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

J 2X7.34 Mih

Penerbit

: .,

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

-

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

MihrabEd. 2, Tahun ke 4, Tahun 200613-15

Subjek

Tinjauan Sosiologi
Hukum Perda Diniyah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar