Artikel

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Perspektif Fiqh Dusturiy

---

Penilaian

---

Artikel ini membahas tentang tinjauan fiqh dusturiy terhadap tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden. Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam undang-undang No 48 tahun 2009 N0 157 tentang kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum di antaranya pemilihan presiden. Dalam fiqh dusturiy, penyelesaian sengketa hasil pilpres yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi sesuai dengan konsep wilayah al-mazalim yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut ma'na salah satu teks perundang-undangan.

---

Ketersediaan

0606022016

J 297.272 Dau

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam

No. Panggil

J 297.272 Dau

Penerbit

Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya., 2016

Deskripsi Fisik

iii, 26 hlm, 24cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2089-0109

Klasifikasi

297.272

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Al-Daulah, vol 6, no 02, Oktober 2016

Subjek

Mahkamah Konstitusi
Wewenang
Sengketa Pemilihan Presiden
Fiqh Dusturiy

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar