Artikel

Analisis Fiqh Siyasah terhadap Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam

---

Penilaian

---

Partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam tidak diperkenankan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Amanah undang-undang tersebut sebagaimana tertera dalam pasal 2 huruf (1a) dan huruf (3) undang-undang tersebut. Namun, dalam pasal 3 ayat 2 huruf d dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juga mengharuskan setiap partai politik untuk mempunyai kepengurusan di tingkat nasional yang berkedudukan di Ibu kota negara. Dalam fiqh siyâsah, pembentukan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam diperbolehkan, karena partai politik lokal tersebut menjadi sebuah solusi terhadap konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintahan Indonesia dalam perdamaian melalui Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki. Hal tersebut didasarkan pada prinsip fiqh siyasah yaitu; perdamaian, musyawarah, persaudaraan dan persatuan, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar.

---

Ketersediaan

0406022016

J 297.272 Dau

Perpustakaan A. Yani

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam

No. Panggil

J 297.272 Dau

Penerbit

Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya., 2016

Deskripsi Fisik

iii, 28 hlm, 24cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

2089-0109

Klasifikasi

297.272

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Al-Daulah, vol 6, no 02, Oktober 2016

Subjek

fiqih siyasah
Partai Politik Lokal
Nanggroe Aceh Darussalam

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar