Image of Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel

Analisis Terhadap Larangan Analogi Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Artikel ini membahas tentang analisis terhadap larangan analogi dalam RUU KUHP. Mayoritas para ahli ilmu hukum menentang analogi. Penulis tidak sepakat dengan larangan menggunakan analogi dalam RUU KUHP, tetapi membenarkan analogi dengan catatan, hakimnya harus kompeten dan berintegritas. Jika hakimnya memang tidak mampu untuk beranalogi, maka ia masih bisa menggunakan interpretasi untuk menemukan hukumnya. Argumen diperbolehkannya analogi adalah untuk mencari keadilan substansial bagi masyarakat tanpa menyampingkan perlindungan individu, sebab dengan menggunakan analogi kepastian hukum akan tetap terpenuhi.

Ketersediaan
0702022016J 297.272 JinPerpustakaan A. YaniTersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
J 297.272 Jin
Penerbit
Surabaya : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UINSA Surabaya.,
Deskripsi Fisik
iii, 11 hlm, 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
2460-5565
Klasifikasi
297.272
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
al-Jinayah Vol 2, Nomor 2, Desember 2016
Subjek
KUHP
Analogi
Rancangan Perundang-undangan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar